MENGUPAS STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGERA bag 2

MENGUPAS STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGERA bag 2

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunakan Aparatur Negara No 38 Tahun 2017

 

Dalam artikel sebelumnya telah dijelaskan bahwa kompetensi manajerial dan sosial kultural ditetapkan oleh Menteri Pendayagunakan Aparatur Negara, yuks kita explore lebih lanjut untuk 2 kompetensi tersebut ya…

Dalam permen PAN RB no 38 tahun 2017, kompetensi manajerial dan sosial kultural dibahas dengan detail dalam lampiran sebagai berikut:
  1. Lampiran II mengenai definisi kompetensi dan keterangan indikator perilaku dalam masing-masing level kompetensi manajerial
  2. Lampiran III mengenai definisi kompetensi dan keterangan indikator perilaku dalam masing-masing level kompetensi sosial kultural
  3. Lampiran IV mengenai standar level kompetensi dalam masing kelompok jabatan.

Secara garis besar, lampiran II, III dan IV terdapat 3 kata kunci, yaitu definisi, indikator perilaku dan standar level.

  • Definisi

Kompetensi manajerial terdiri dari 8 kompetensi, yaitu

  • Integritas
    Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.
  • Kerjasama
    Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.
  • Komunikasi
    Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis; memastikan pemahaman; mendengarkan secara aktif dan efektif; mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
  • Orientasi terhadap hasil
    Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistimatis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.
  • Pelayanan publik
    Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/ kelompok/ golongan/ partai politik.
  • Pengembangan diri dan orang lain
    Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri; menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk  mengembangkan potensi dirinya.
  • Mengelola perubahan
    Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan insiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.
  • Pengambilan keputusan
    Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

 

 

Kompetensi sosial kultural terdiri dari 1 kompetensi, yaitu
  1. Perekat Bangsa

Kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat; mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia

 

Untuk memahami kompetensi dengan tepat, maka hal pertama yang dilakukan adalah memahami definisi dari kompetensi, sehingga ruang lingkup dari kompetensi ini jelas dan tidak tumpang tindih dengan kompetensi lainnya. Contoh kesalapahaman karena tidak memperhatikan definisi, misalnya dalam kompetensi Pelayanan Publik, kata pelayanan cenderung diartikan bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, padahal berdasarkan definisi diatas Pelayanan Publik di titikberatkan pada Standar Pelayanan, seperti untuk mengurus KTP di perlukan waktu 1 hari dengan catatan berkas lengkap dan lain-lain.

 

  • Indikator Perilaku

Setelah memahami definisi kompetensi, kemudian kompetensi tersebut akan dipilah-pilah menjadi beberapa level, dengan logika berpikir “semakin tinggi jabatan maka semakin tinggi level kompetensinya”. Dalam setiap level kompetensi akan di berikan indikator perilaku untuk memudahkan penilaian level. Untuk memudahkan memahami level kompetensi dan indikator perilaku, ada beberapa langkah sederhana yaitu

  1. Pahami perbedaan setiap levelnya.
  2. Tentukan kata kunci pada setiap level
  3. Berilah contoh bukti atas indikator perilaku

 

Dalam artikel ini, implementasi dari langkah-langkah tersebut, akan diberikan pada salah satu kompetensi, yaitu kompetensi pertama (Integritas).

Langkah a – pahami perbedaan setiap level

Kompetensi : Integritas
Level Definisi Perbedaan
5 Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional Ruang lingkup instansi nasional
4 Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi Ruang lingkup organisasi
3 Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal Ruang lingkup tim formal (sesuai SOTK)
2 Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi Ruang lingkup rekan kerja
1 Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi Ruang lingkup pribadi

 

Langkah b – Tentukan kata kunci pada setiap level

Kompetensi : Integritas
Level Definisi
5 Mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional
4 Mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi
3 Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal
2 Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi
1 Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi

 

Langkah c – Berilah contoh bukti atas indikator perilaku

Integritas
Level Deskripsi Indikator Perilaku Bukti
Level 1 Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi Bertingkah laku sesuai dengan perkataan; berkata sesuai dengan fakta; – Ada tidaknya komplain dari masyarakat
– Ada tidak nya catatan dari bagian SDM, misalkan absensi atau temuan
– Konfirmasi dari atasan atau rekan kerja atas perilaku sehari-hari
Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja seharihari,  pada tataran individu/pribadi;
Tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi

 

  • Standar level

Penentuan standar level kompetensi untuk masing-masing kelompok jabatan, telah di jelaskan secara detail pada lampiran IV PermenPANRB no 38 tahun 2017. Untuk memudahkan, lampiran IV disederhanakan dalam tabel sebagai berikut

Cara membaca dari tabel diatas adalah setiap ASN harus memiliki level kompentensi minimum pada tabel untuk setiap jabatannya. Misalnya Pemimpin tinggi pratama harus memiliki level kompetensi 3, apabila setelah di lakukan assesment/penilaian, ternyata memiliki level 2 pada beberapa kompetensi, maka perlu di buatkan program pengembangan SDM, baik dengan diklat atau pun program pengembangan lainnya.

 

Nantikan artikel selanjutnya untuk pokok bahasan kompetensi teknis.

 

 

 

Artikel terkait :

Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN)

MENGUPAS STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGERA

Road Map Reformasi Birokrasi

Program Quick Wins Reformasi Birokrasi


Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *