Mendobrak “Ego Sektoral” dengan Proses Bisnis

Pada Bulan April 2020, Berita Harian Kompas mengeluarkan sebuah Artikel dengan judul “Jokowi Akui Masih Ada Ego Sektoral Menangani Covid-19, Juga Saat PSBB”. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo mengakui masih ada ego sektoral antar-kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah di Indonesia dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19). “Saya melihat karena memang masih sektoral. Setiap kementerian melihat kepentingan sektornya masing-masing,” ujar Presiden Joko Widodo dalam acara “Mata Najwa” yang tayang pada Kamis (23/4/2020).

Selain itu, dalam praktiknya setiap Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah juga didesak oleh sektornya. Baik dari masing-masing Menteri, atau kebijakan daerah masing-masing, yang memiliki suara dan pandangan yang berbeda-beda dalam menangani pandemi virus corona ini.

Ego Sektoral hingga saat ini memang masih menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Bahkan, secara ekonomi, permasalahan ego sektoral ini membuat perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya menjadi tidak sehat, tidak adil, dan tidak efisien. Tidak adanya sinkronisasi hubungan lintas fungsi antar Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Birokrasi Indonesia saat ini masih diwarnai dengan berbagai cara pandang dan kepentingan ego sektoral masing-masing. Akibatnya, upaya membangun satu pemerintahan yang utuh (whole of Government perspective) menjadi tidak tercapai. Kondisi ini akhirnya mempengaruhi upaya pemerintah secara keseluruhan dalam mencapai visi dan misinya. Oleh karena itu, Proses Bisnis menjadi solusi yang tepat bagi pemerintah Indonesia dalam mendobrak “Ego Sektoral” yang saat ini masih terjadi di Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah.

Proses bisnis merupakan gambar yang menjelaskan secara jelas pola hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Proses bisnis terdiri dari 4 gambar, yaitu Peta Proses (Process Map), Peta Sub Proses (Sub Process Map), Peta Relasi (Relationship Map), dan Peta Lintas Fungsi (Cross Fungtional Map).

Metode pemetaan proses bisnis yang biasa digunakan oleh Kami, Cognoscenti Consulting Group (CCG), merupakan metode pemetaan tiga dimensi yang terdiri dari peta proses dan sub proses pada dimensi satu, peta relasi pada dimensi kedua, dan peta lintas fungsi pada dimensi yang ketiga. Dimensi pemetaan proses merupakan gambaran keterkaitan antar unsur-unsurnya yaitu proses, aktivitas, dan pelaku. Secara jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


Gambar 1. Model Pemetaan Proses Bisnis dengan 3 Dimensi (Tukiran, 2016)

Process Map dan Sub Process Map merupakan peta yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara proses yang satu dengan proses lainnya. Relationship map merupakan peta yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara satu proses tertentu dengan pelaku yang terlibat dalam proses tersebut. Cross functional map merupakan peta yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara pelaku-pelaku yang terlibat dalam satu proses dengan aktivitas apa saja yang menjadi peran masing-masing pelaku.

Puncak dari pemetaan Proses Bisnis ini adalah Peta Lintas Fungsi (Cross functional map / CFM). Cara untuk mendobrak “Ego Sektoral” dengan Proses Bisnis inilah yang akan tergambarkan dengan jelas dalam Peta Lintas Fungsi (Cross functional map / CFM), secara jelas CFM digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Peta Lintas Fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI

Pada Peta Lintas Fungsi (Cross functional map / CFM) akan jelas terlihat bagaimana pola hubungan kerja dan sikronisasi hubungan kerja yang efektif dan efisien antar para pihak (K/L/PD, atau unit kerja). Gambar ini juga membantu menjelaskan bagaimana pola koordinasi yang baik dan ideal yang seharusnya terjadi antar setiap fungsi di dalam / antar K/L/PD. Berikut merupakan roadmap dari KeMenPanRB terkait Proses Bisnis:

Gambar 3. Road Map KeMenPanRB terkait Proses Bisnis

Jadi dengan menerapkan proses bisnis ini, maka seluruh K/L/PD di Indonesia secara tidak langsung telah di”paksa” untuk belajar mendobrak “Ego Sektoral” tersebut. Sehingga adanya pola koodinasi yang jelas dan baik yang telah tertuang dalam Proses Bisnis Instansi Pemerintah, dan telah dipahami oleh seluruh pihak terkait, akan membantu membentuk satu pemerintahan yang utuh (whole of Government perspective).

Roadmap dari KeMenPanRB terkait Proses Bisnis ini juga telah tertuang dalam PerMenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Dimana metodologi penyusunan Proses Bisnis yang telah banyak kami gunakan dalam membantu instansi pemerintah dalam penyusunan peta proses bisnis ini juga telah diadopsi ke dalam PerMenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tersebut.

Artikel lainnya:

Sudut Pandang Dewan Direksi terhadap Pandemi Covid-19

RACI Matrix & Proses Bisnis sebagai Tools Pemetaan Beban Kerja

Peranan Data Dalam Menentukan Strategi

Sumber:

Kompas. 2020. Jokowi Akui Masih Ada Ego Sektoral Menangani Covid-19, Juga Saat PSBB.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/11520051/jokowi-akui-masih-ada-ego-sektoral-menangani-covid-19-juga-saat-psbb.

Lembaga Administrasi Negara [LAN]. 2016. Ego Sektoral Birokrasi Harus Dihilangkan.

http://lan.go.id/id/berita-lan/ego-sektoral-birokrasi-harus-dihilangkan.

Media Indonesia. 2019. Ego Sektoral masih Jadi Tantangan Terbesar Pembangunan.

https://mediaindonesia.com/read/detail/213936-ego-sektoral-masih-jadi-tantangan-terbesar-pembangunan.

Tukiran, Martinus. 2016. Pemetaan Bisnis Proses & Penyusunan SOP Instansi Pemerintah. Yogyakarta. Leutikaprio.

Post Author: Nugraheni Puspitasari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *