Di Balik Amarah Presiden, Mari Lawan “Ego Sektoral” dalam Penanganan Covid-19

Pada sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020, amarah Presiden Joko Widodo atau Jokowi memuncak. Kejengkelan Jokowi bahkan berbuntut pada ancaman Reshuffle Kabinet. Sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu itu yang seharusnya bersifat tertutup. Namun atas tayangan di Youtube yang telah diunggah kantor sekretariat presiden, masyarakat dapat menyaksikan bagaimana Presiden Joko Widodo kesal atas kinerja sejumlah menteri dalam menangani pandemi Covid-19 ini.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan alasan di balik amarah Presiden yaitu lantaran pelaksanaan penanganan virus corona atau Covid-19 di lapangan tak sesuai dengan harapannya. Selain itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berharap, teguran dari Presiden Joko Widodo dapat semakin memacu kinerja dan kekompakan seluruh kabinet dan lembaga negara. Selain itu, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait diharapkan secepatnya mencari solusi komprehensif dan efektif mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional.

Sebelum kejadian amarah Presiden mencuat ke masyarakat, pada tanggal 14-18 Mei 2020, Research Centre for Politics and Government (PolGoV), telah melakukan penelitian pada platform Twitter. Dalam penelitian tersebut mengungkap, banyak pengguna media sosial atau warganet khususnya Twitter merasa kecewa atas inkonsistensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani Covid-19. Selain itu, Survei Indo Barometer yang dirilis pada 26 Mei 2020 mencatat 53,8% responden tidak puas terhadap kebijakan penanganan pandemi virus corona yang diambil oleh pemerintah. Adapun 45,9% menyatakan puas, dan sisanya menjawab tidak tahu.

Selain itu, pada Rabu, 3 Juni 2020, Ombudsman mengeluarkan Siaran Pers yang berisikan saran dan ajuran agar Pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Siaran Pers ini dipicu oleh meningkatnya jumlah laporan yang sangat signifikan pada bidang bantuan sosial, sehingga membutuhkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Laporan ini meliputi beberapa permasalahan terkait inakurasi informasi dan data penerima bantuan sosial maupun implementasinya. Sehingga adanya inakurasi informasi dan data ini dapat memunculkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Laporan mengenai Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah masih mendominasi laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia, yaitu sebanyak 817 pengaduan atau 81,37% dari seluruh aduan yang masuk. Hasil ini merupakan rekapitulasi hasil satu bulan laporan masyarakat hingga tanggal 29 Mei 2020.

Jika kita kembali pada bulan April 2020, Presiden Joko Widodo juga pernah mengakui bahwa masih ada ego sektoral antar-kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah di Indonesia dalam menangani Covid-19 ini. Oleh karena itu, tidak heran jika hingga saat ini masih terdapat inakurasi data dan inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Sehingga tidaklah heran jika amarah Presiden Joko Widodo pada sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu itu akhirnya pecah. Karena sudah mulai sejak bulan April, Presiden sendiri telah menyadari bahwa masih kentalnya ego sektoral dalam penanganan Covid-19 ini. Selain itu tingginya laporan masyarakat terkait Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada Ombdusman karena inakurasi informasi dan data penerima bantuan sosial maupun saat implementasinya juga menjadi fakta yang tidak bisa di’elak’kan.

Ego sektoral ini memang sudah lama menjadi tantangan terbesar oleh Pemerintah Indonesia. Dalam praktiknya, ego sektoral masih banyak dipicu oleh berbagai kepentingan masing-masing Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah. Sudut pandang dari masing-masing Menteri maupun kebijakan daerah masing-masing adalah pemicunya. Masing-masing Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah masih berlomba-lomba untuk menjadi yang paling baik. Namun alangkah lebih baik jika adanya kolaborasi bersama untuk sama-sama membangun Indonesia.

Kurangnya koordinasi, kolaborasi, dan siknroniasi antar Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah membuat semakin tingginya “gap internal” antar Pemerintah Indonesia. Hal inilah yang menjadi penyebab adanya inakurasi data dan inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Bahkan dalam penanganan Covid-19 yang seharusnya terdapat koordinasi, kolaborasi, dan siknroniasi yang sangat baik antar Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyaknya persoalan yang timbul. Diantaranya dari sektor kesehatan karena masalah pendataan tenaga medis yang menangani corona. Kemudian persoalan regulasi. Selain itu terkait bansos, pendataan penerima bansos juga tidak akurat. Padahal, data ini penting agar penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

Jika semua Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah memiliki pola koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi yang baik. Maka akan dipastikan bahwa amarah Presiden Joko Widodo mengenai data yang tidak sinkron antar Kementerian, kemudian permasalahan ego sektoral yang masih sangat melekat akan terjawab.

Adapun cara melawan “Ego Sektoral” tersebut sebenarnya sudah tertuang dalamPerMenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri tersebut. Dalam Peraturan Menteri tersebut sudah dijelaskan secara lengkap bahwa tata cara membentuk pola koodinasi yang jelas dan baik antar Kementerian, antar Lembaga, antar Pemerintah Daerah, maupun koordinasi internal, yaitu dengan menggunakan Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Alur pola koordinasi ini puncaknya akan secara jelas digambarkan pada Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Maps / CFM). Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Maps / CFM) merupakan salah satu peta dari 4 peta yang merupakan bagian dari Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Jika penerapan Proses Bisnis Instansi Pemerintah telah dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh Pihak. Tidak hanya dijadikan dokumen sebagai penilaian maturitas Reformasi Birokrasi, maka akan dipastikan adanya PerMenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 ini akan membantu Pemerintah Indonesia membentuk satu pemerintahan yang utuh (whole of Government perspective). Karena penerapan Proses Bisnis Instansi Pemerintah secara tidak langsung akan “memaksa” seluruh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah bersama-sama untuk belajar melawan “Ego Sektoral” tersebut.

Sebagai contoh penanganan Covid-19, penyusunan Kebijakan Larangan Mudik dan Kebijakan Pembatasan beberapa Sektor yang beroperasi selama Covid-19, maka pada Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Maps / CFM) akan digambarkan dengan jelas Kementerian yang terlibat. Selanjutnya penjelasan alur aktivitas koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi kebijakan antar Kementerian tersebut akan terlihat jelas dalam CFM. Sehingga jika alur penanganan Covid-19 sudah terlihat jelas dalam CFM, kemudian alur tersebut sudah disepakati antar pihak, dan sudah diterapkan dengan baik. Maka ketika sudah eksekusi penyampaian informasi kepada masyarakat, ketidakselarasan kebijakan di antar Kementerian akan hilang.

Begitupun dengan permasalahan inakurasi data, jika alur permintaan data, penyimpanan data dalam satu database yang sudah terintegrasi antar Kementerian berdasarkan Proses Bisnis-nya, dan sudah tergambarkan dengan jelas dalam Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Maps / CFM). Maka pengelolaan data antar Kementerian akan lebih mudah. Jadi tidak akan ada lagi permasalahan terkait data yang tidak sinkron antar Kementerian.

Artikel Lainnya:

Cascading Balanced Scorecard into Individual Performance 

Mengapa Harus New Normal 

Change Management Strategies For Getting Back To Work: 10 Ways To Ensure Success

Post Author: Nugraheni Puspitasari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *